Categories

Archives

September 2017
S M T W T F S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Agenda

There are no upcoming events.

View Calendar


Hit Counter by latest gadgets

Latar Belakang

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1994 dengan tugas melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Pada awal pembentukannya BAN-PT telah memutuskan untuk melakukan terlebih dahulu akreditasi program studi, dengan alasan bahwa program studilah yang menentukan mutu hasil pendidikan dan kenyataan bahwa tingkat mutu program studi beragam.

 

Hingga Juni 2011, sebanyak 11763 dari 17741 program studi telah terakreditasi BAN-PT.  Sebanyak 78 (1,95%) institusi perguruan tinggi telah terakreditasi dari 3996 institusi perguruan tinggi.

 

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi maka diperlukan akreditasi institusi.

 

Pada tahun 2004 perangkat instrumen akreditasi telah tersusun, disosialisasikan dan diujicobakan akan tetapi  digunakan untuk mengakreditasi institusi perguruan tinggi baru tahun 2007 terhadap 55 perguruan tinggi. Berdasarkan pelaksanaan akreditasi tahun 2007 tersebut, instrumen AIPT ini direvisi lagi, khususnya yang terkait dengan standar akreditasi, yang semula berjumlah 14 menjadi 7 standar melalui integrasi beberapa standar yang dianggap relevan. Instrumen hasil revisi kemudian digunakan untuk melakukan akreditasi institusi pada  25 perguruan tinggi pada tahun 2008. Pada tahun 2011, akreditasi institusi perguruan tinggi dianggap perlu untuk dilaksanakan lagi. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk akreditasi institusi tahun 2008 perlu dicermati kembali untuk penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan  pengalaman pelaksanaan akreditasi tahun 2008 dan perkembangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.